Kamis, 17 Mei 2012

Makalah Hukum Waris Islam di Indonesia



HUKUM WARIS
ISLAM DI INDONESIA

I. Pendahuluan
Di negara kita RI ini, hukum waris yang berlaku secara nasioal belum terbentuk, dan hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hulum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata Eropa (BW). Hal ini adalah akibat warisan hukum yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda untuk Hindia Belanda dahulu.
Kita sebagai negara yang telah lama merdeka dan berdaulat sudah tentu mendambakan adanya hukum waris sendiri yang berlaku secara nasional (seperti halnya hukum perkawinan dengan UU Nomor 2 Tahun1974), yang sesuai dengan bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan sessuai pula dengan aspirasi yang benar-benar hidup di masyarakat.
Karena itu menginggat bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Yang tentunya mengharapkan berlakunya hukum Islam di Indonesia, termasuk hukum warisnya bagi mereka yang beragama Islam, maka sudah selayaknya di dalam menyusun hukum waris nasional nanti dapatlah kiranya ketentuan-ketentuan pokok hukum waris Islam dimasukkan ke dalamnya, dengan memperhatikan pula pola budaya atau adat yang hidup di masyarakat yang bersangkutan.


II. Pembahasan tentang Hukum Waris Islam
Setiap masalah yang dihadapi oleh manusia ada hukumya (wajib, sunat, haram, mubah), di samping ada pula hikmahnya atau motif hukumnya. Namun, hanya sebagian kecil saja masalah-masalah yang telah ditunjukan oleh Al-Qur’an atau sunnah dengan keterangan yang jelas dan pasti (clear dan fix statement), sedangkan sebagian besar masalah-masalah itu tidak disinggung dalam Al-Qur’an atau sunnah secara eksplisit, atau disinggung tetapi tidak dengan keterangan yang jelas dan pasti.
Hal yang demikian itu tidak berarti Allah dan Rasul-nya lupa atau lengah dalam mengatur syariat Islam tetapi justru itulah menunjukan kebijakan Allah dan Rasul-nya yang sanggat tinggi atau tepat dan merupakan blessing in disguise bagi umat manusia. Sebab masalah-masalah yang belum atau tidak ditunjukkan oleh Al-Qur’an atau sunnah itu diserahkan kepada pemerintah, ulama atau cendekiawan Muslim, dan ahlul hilli wal ‘aqdi (orang-orang yang punya keahlian menganalisa dan memecahkan masalah) untuk melakukan pengkajian atau ijtihad guna menetaplan hukumnya, yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan perkemmbangan kemajuannya.
Masalah-masalah yang menyangkut warisan seperti halnya masalah-msalah lain yang dihadpi manusia ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur’an atau sunnah dengan keterangan yang kongkret, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan mencapai ijma’ (konsensus) di kalangan ulama dan umat Islam. Misalnya kedudukan suami istri, bapak, ibu dan anak (lelaki atu perempuan) sebagai ahli waris yang tidak bisa tertutup oleh ahli waris lainnya dan juga hak bagiannya masing-masing.
Selain dari itu masih banyak masalah warisan yang dipersoalkan atau diperselisihkan. Misalnya ahli waris yang hanya terdiri dari dua anak perempuan. Menurut kebanyakan ulama, kedua anak perempuan tersebut mendapat bagian dua pertiga, sedangkan menurut Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir terkenal, kedua anak tersebut berhak hanya setengah dari harta pusaka. Demikian pula kedudukan cucu dari anak perempuan sebagai ahli waris, sebagai ahli waris jika melalui garis perempuan, sedangkan menurut syiah, cucu baik melalui garis lelaki maupun garis perempuan sama-sama berhak dalam warisan.
Penyebab timbulnya bermacam-macam pendapat dan fatwa hukum dalam berbagai masalah waris adalah cukup banyak. Tetapi ada dua hal yang menjadi penyebab utamanya, yakni :
1. Metode dan pendekatan yang digunakan oleh ulama dalam melakukan ijtihad berbeda; dan
2. Kondisi masyarakat dan waktu kapan ulama melakukan ijtihad juga berbeda.
Hal-hal tersebut itulah yang menyebabkan timbulnya berbagai mazhab atau aliran dalam hukum fiqh Islam, termasuk hukum waris. Maka dengan maksud mempersatukan dan memudahkan umat Islam dalam mencari kitab pegangan hukum Islam, Ibnu Muqqafa (wafat tahun 762 M) menyarankan Khalifah Abu Ja’far al-Mansur agar disusun sebuah Kitab Hukum Fiqh Islam yang lengkap berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah,dan ra’yu yang sesuai dengan keadilan dan kemaslahatan umat. Khalifah Al-Mansur mendukung gagasan tersebut. Namun gagasan tersebut tak mendapat respon yang positif dari ulama pada waktu itu, karena ulama tak mau memaksakan pahamnya untuk diikuti umat, karena mereka menyadari bahwa hasil ijtihadnya belum tentu benar. Imam Malik juga pernah didesak oleh Khalifah Al-Mansur dan Harun al-Rasyid untuk menyusun sebuah kitab untuk menjadi pegangan umat Islam, karena setiap bangsa atau umat mempunyai pemimpin-pemimpin yang lebih tahu tentang hukum-hukum yang cocok dengan bangsa atau umatnya.
Turki adalah negara Islam yang dapat dipadang sebagai pelopor menyusun UU Hukum Keluarga (1326 H) yang berlaku secara nasional, dan materinya kebanyakan diambil dari maznab Hanafi, yang dianut oleh kebanyakan penduduk Turki.
Di Mesir, pemrintah membentuk sebuah badan resmi terdiri dari para ulama dan ahli hukum yang bertugas menyusun rancangan berbagai undang-undang yang diambil dari hukum fiqh Islam tanpa terikat suatu mazhab dengan memperhatikan kemaslahatan dan kemajuan zaman. Maka dapat dikeluarkan UU Nomor. 26 tahun 1920, UU Nomor 56 tahun 1923, dan UU Nomor 25 Tahun 1929, ketiga UU tersebut mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, nafkah, idah, nasab, mahar, pemeliharaan anak dan sebagainya. Hanya UU pertama yang masih diambil dari mazhab empat, sedangkan UU kedua dan ketiga sudah tidak terikat sama sekali dengan mazhab empat. Misal pasal tentang batas minimal usia kawin dan menjatuhkan talak tiga kali sekaligus hanya diputus jatuh sekali. Kemudian tahun 1926 sidang kabinet atau usul Menteri Kehakiman (Wazirul ‘Adl menurut istilah disana) membentuk sebuah badan yang bertugas menyusun rancangan UU tentang Al-Akhwal al-Syakhsiyyah, UU wakaf, waris, wasiat dan sebagainya. Maka keluarnya UU Nomor 77 Tahun 1942 tentang waris secara lengkap. Di dalam UU waris ini terdapat beberapa ketentuan yang mengubah praktek selama ini. Misalnya saudara si mati (lelaki atau permpuan) tidak terhalang oleh kakek, tetapi mereka bisa mewarisi bersama dengan kakek. Demikian pula pembunuhan yang tak sengaja menggugurkan hak seseorang sebagai ahli waris.
Di Indonesia hingga kini belum pernah tersusun Kitab Hukum Fiqh Islam yang lengkap tentang Al-Akhwal al-Syakhsyiyah termasuk hukum waris, yang tidak berorientasi dengan mazhab, tetapi berorientasi dengan kemaslahatan dan kemajuan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, baik penyusunannya itu dilakukan oleh lembaga pemerintah atau lembaga swasta ataupun olah perorangan (seorang ulama).



III. Pelaksanaan Hukum Waris Islam di Indonesia
Sejak berdirinya kerajaan-krajaan Islam di Nusantara (Demak dan sebagainya) dan juga pada zaman VOC, hukum Islam sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia sebagai konsekuensi iman dan penerimaan mereka terhadap agama Islam.
Karena itu, pada waktu pemerintah kolonial Belanda mendirikan Pengadilan Agama. Di Jawa dan Madura pada tauhun1882 (Stb. 1882 Nomor 152) para pejabatnya telah dapat menentukan sendiri perkara-perkara apa yang menjadi wewenangnya, yakni semua perkara yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, mahar, nafkah, sah tidaknya anak, perwalian, kewarisan, hibah, sedekah, Baitul Mal, dan wakaf. Sekalipun wewenang Pengadilan Agama tersebut tidak ditentukan dengan jelas.
Pada tahun 1937, wewenang pengadilan agama mengadili perkara waris dicabut dengan keluarnya Stb. 1937 Nomor 116 dan 610 untuk jawa dan Madura dan Stb. 1937 Nomor 638 dan 639 untuk Kalimantan Selatan.
Pengadilan Agama di luar Jawa-Madura dan Kalimantan Selatan sampai Belanda dan Jepang meninggalkan Indonesia belum terbentuk secara resmi. Namun ia (pengadilan agama) tetap menjalankan tugasnya sebagai bagian dari Pengadilan Adat atau Pengadilan Sultan. Baru pada tahun1957 diundangkan PP Nomor 45 Tahun1957 yang mengatur Pengadilan Agama di luar Jawa-Madura dan Kalimantan Selatan dengan wewenang yang lebih luas, yaitu disamping kasus-kasus sengketa tentang perkawinan juga mempunyai wewenang atas waris, hadhanah, wakaf, sedekah, dan Baitul Mal. Tetapi peraturan yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama harus dikuatkan oleh Pengadilan Umum tetap berlaku.
Menurut Daniel D. Lov, seorang sarjana Amerika yang menulis buku Islamic Courts in Indonesia, hasil penelitiannya pada Pengadilan Agama di Indonesia, bahwa pengadilan agama di Jawa dan Madura sekalipun telah kehilangan kekuasaanya atas perkara waris tahun 1937, namun dalam kenyataanya masih tetap menyelesaikan perkara-perkara waris dengan cara-cara yang sangat mengesankan. Hal ini terbukti, bahwa Islam lebih banyak yang mengajukan perkara waris ke Pengadilan Agama daripada ke Pengadilan Negeri. Dan penetapan Pengadilan Agama itu sekalipun hanya berupa fatwa waris yang tidak mempunyai kekuatan hukum, tetapi kebanyakan fatwa-fatwa warisnya diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bahkan di Jawa sudah sejak lama fatwa waris Pengadilan Agama diterima oleh notaris dan para hakim Pengadilan Negeri sebagai alat pembuktian yang sah atas hak milik dan tuntutan yang berkenaan dengan itu. Demikian pula halnya dengan pejabat pendaftaran tanah di Kantor Agraria.
Pada tahun 1977/1978 Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universita Indonesia mengadakan penelitian di lima daerah, yakni D.I. Aceh, Jambi, Palembang, DKI Jaya, dan Jawa Barat. Dan hasilnya antara lain adalah sebagai berikut :
1. Masyarakat Islam di lima daerah tersebut yang menghendaki berlakunya hukum waris Islam untuk mereka sebanyak 91,35%, sedang yang menghendaki berlakunya hukum waris adat sebanyak 6,65%
2. Kalau terjadi sengketa waris, maka mereka yang memilih Pengadilan Agama 77,16%, sedangkan yang memilih Pengadilan Negeri 15,5%
Kemudian kedua lembaga tersebut di atas mengadakan penelitian pada tahun 1978/1979 di sembilan daerah, yakni : Jakarta Barat, Kota Cirebon, Kota Serang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Mataram dan sekitarnya, N.T.B., dan Kota Banjarmasin. Dan hasilnya antara lain adalah sebagai berikut :
1. Masyakarat Islam di sembilan daerah tersebut yang menghendaki berlakunya hukum waris Islam untuk mereka sebanyak 82,9%, sedangkan yang menghendaki berlakunya hukum waris adat bagi mereka hanya 11,7%
2. Kalau terjadi sengketa waris, maka mereka yang memilih Pengadilan Agama mengadili kasus warisnya sebanyak 68,3%, sedangkan yang memilih Pengadilan Negeri sebanyak 27,7%.
Karena itu apabila sengketa warus yang terjadi antara orang Islam diajukan ke Pengadilan Negeri, maka seharusnya diputus menurut hukum waris Islam sesuai dengan agama yang bersangkutan berdasarkan isi pasal 131 dan juga Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109K/Sip/1960 tanggal 20-9-1960, yang menyatakan bagi golongan pribumi berlaku hukum adat, sedangkan hukum faraid (hukum waris Islam) diberlakuka sebagai hukum adat, karena merupakan the living law dan menjadi cita-cita moral dan hukum bangsa Indonesia.
Karena itu, patut disesalkan apabila kasus-kasus warisan keluarga Muslim seperti kasus warisan H. Subhan Z.E. diputus oleh Pengadilan Negeri menurut hukum adat pada tanggal 16 Maret 1973 (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dengan pertimbangan antara lain, “Walupun pewaris/almarhum H. Mas Subhan adalah seorang tokoh Islam di Indonesia tidak berarti dapat diberlakukan hukum waris Islam oleh karena almarhum/pewaris berasal dan tempat tinggal di Jawa”.
Jelaslah, bahwa hakim Pengadilan Negeri yang mengadili kasus H. Subhan Z.E. tersebut masih menganut teori resepsi yang telah “usang” itu. Sebab UUD 1945 sebagai konstitusi RI dengan sendirinya telah menghapus Indische Staatsregeling sebagai konstitusi yang dibuat pemerintah kolonial Belanda untuk Hindia Belanda dahulu. Sebagai salah satu fakta yang menunjukkan teori resepsi telah ditinggalkan, ialah UU Perkawinan Nomor 1/1974. Sebab di dalamnya terdapat beberapa pasal dan penjelasannya yang menunjukkan peranan agama untuk sahnya perkawinan dan perjanjian perkawinan dan sebagainya tanpa ada embel-embel “yang telah diterima oleh hukum ada”.


IV. Penutup
Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapatlah disampaikan beberapa kesimpulan dan saran/harapan sebagai berikut :
1. Hukum Islam khususnya hukum keluarganya termasuk hukum warisnya telah lama dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia atas dasar kemauan sendiri sebagai konsekuensi iman dan penerimaan mereka terhadap agama Islam. Karena itu, hukum Islam tersebut hendaknya dijadikan sumber yang utama untuk pembentukan hukum nasional (mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kesadaran hukum agamanya), di samping hukum-hukum lain yang hidup di negara Indonesia
2. Di Indonesia hingga kini belum ada kitab/himpuna hukum Islam yang lengkap terutama mengenai hukum keluarga Islam termasuk hukum waris Islam Indonesia, baik yang tradisional maupun yang modern. Karena itu, hendaknya para ulama dan cendekiawan Muslim segera menyusun Himpunan Hukum Islam tersebut tanpa terikat dengan suatu madzhab tertentu, tetapi hukum Islam tersebut harus bisa memenuhi rasa keadilan, sesuai dengan kemaslahatan umat, dan kemajuan zaman.
3. Akibat politik hukum pemerintah kolonial Belanda yang hendak mengikis habis pengaruh Islam dari negara jajahannya – Indonesia, maka secara sistematis step by step Belanda mencabut hukum Islam dari lingkungan tata-hukum Hindia Belanda. Dan akibat politik hukum Belanda yang sadis itu masih dirasakan oleh umat Islam Indonesia sampai sekarang. Karena itu, sesuai dengan semangat Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen dan murni, maka hendaknya produk-produk hukum warisan kolonial dan warisan Orde Lama, dapat segera dicabut dan diganti dengan hukum nasional yang bisa memenuhi rasa keadilan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.
4. Khusus hukum waris Islam yang ternyata diterima dan dikehendaki berlakunya oleh umat Islam di semua daerah yang telah diteliti oleh BPHN dan Fakultas Hukum UI pada tahun 1977-1979, dan praktek-praktel Pengadilan Agama dalam hukum waris Islam yang sangat mengesankan; maka sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, hendaknya kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama disejajarkan dengan Pengadilan Negeri. Karena itu, UU tentang Struktur dan Yurisdiksi Pengadilan Agama yang akan diundangkan nanti benar-benar menempatkan kedudukan Pengadilan Agama sejajar dengan Pengadilan Negeri dan wewenang Pengadilan Agama sekurang-kurangnya dikembalikan seperti semula sebelum ada teori resepsi Snouck Hurgronje. Sebab teori resepsi ini bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya teori reception in complexuvan de Berg itulah yang sesuai dengan ajaran Islam.




KASUS HUKUM WARIS
AKSES HAK WARIS UNTUK PEREMPUAN

TSUNAMI dan konflik telah menimbulkan suatu pengaruh bagi kehidupan masyarakat aceh Tsunami berakibat pada hilangnya harta benda dan persoalan warisan, hak atas tanah dan juga masalah perwalian. Konflik mengakibatkan peningkatan jumlah kemiskinan di Aceh dan juga mengakibatkan melemahnya fungsi dan peran lembaga hukum.

Setelah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) damai antara pihak GAM dan pemerintah RI, kehidupan masyarakat Aceh secara berangsur-angsur kembali pada titik normal. Begitu juga dalam persoalan hukum, dimana masyarakat sudah berani menceritakan kasus yang dialaminya. Kasus tanah dan harta warisan menjadi isu yang sangat krusial dan penting di tengah masyarakat khususnya mereka yang menjadi korban tsunami, telah kehilangan sertifikat atas tanahnya atau hilangnya pemilik sah dari tanah tersebut ketika bencana terjadi. Banyak juga ahli waris yang ditinggalkan tidak mengetahui secara pasti tentang tanah yang ditinggalkan, atau ahli waris yang ditinggalkan bukan lagi ahli waris inti yaitu: ibu, suami, istri, anak perempuan dan anak laki-laki, yang secara mudah dapat diketahui berapa besar harta warisan akan diperoleh.

Bukan hanya persoalan harta warisan yang muncul setelah tsunami; dalam realitasnya juga ditemukan begitu banyak perempuan yang harus kehilangan hak atas harta akibat arogansi dan superioritas yang dimunculkan oleh para lelaki. Hal ini diakibatkan karena perempuan khususnya di pedesaan tidak memahami hukum yang berlaku. Co Asistant Program Pusat Studi dan Advokasi Hak Waris, Yayasan Bungong Jeumpa (PSAHW), Destika Gilang Lestari, mengatakan bahwa pengambilan hak berupa tanah/harta perempuan dianggap sebagai hal biasa. Hal ini mungkin dikarenakan para tokoh masyarakat tersebut tidak mengetahui hokum secara detail atau karena persoalan tersebut dianggap sebagai masalah rumah tangga orang orang lain, atau karena alasan yang tidak diketahui. Namun satu hal yang pasti, pemberian penyuluhan hukum Islam secara benar adalah syarat mutlak untuk mengembalikan keadilan bagi masyarakat yang rentan, terutama kaum perempuan yang notabenenya dianggap kurang mendapat prioritas dalam bidang mendapatkan harta.

Dalam hukum kewarisan, perempuan memang disebutkan menjadi bagian dari kelompok penerima warisan atau ahli waris. Di dalam hukum Indonesia maupun hukum adat, jika tidak ada anak laki-laki, anak perempuan tunggal akan menerima ½ dari warisan, dan jika perempuan lebih dari satu orang maka akan mendapatkan 2/3 dari harta warisan, untuk kemudian akan dibagi antara anak-anak perempuan tersebut. Akan tetapi jika pewaris mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, bagian yang diterima oleh anak perempuan adalah setengah dari bagian yang diterima oleh saudara laki-lakinya.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian, khususnya di Aceh adalah saat seorang anak perempuan akan menikah, maka anak tersebut akan menerima harta peunulang (harta bawaan) dari orangtuanya. Jika harta ini dipertimbangkan dalam pembagian warisan secara keseluruhan, anak perempuan itu sebenarnya telah menerima bagian warisan yang secara keseluruhan lebih besar daripada bagian yang diberikan kepada anak lakilaki. Selain itu harus digarisbawahi pula bahwa walaupun harta peunulang itu dapat diklasifikasikan sebagai warisan, penerimaan harta tersebut tidak akan mempengaruhi hak waris anak perempuan.

Tapi sangat disayangkan, dalam prakteknya ketentuan-ketentuan tentang kewarisan (baik hokum secara fomal maupun informal) tidak diterapkan secara ketat. Cara yang digunakan untuk membagi warisan sangat tergantung pada suasana saat pembagian warisan dan siapa yang hadir disana, misalnya para tetua adat, kesepakatan ahli waris, status ekonomi ahli waris dan keadaan tempat tinggal mereka. Budaya patriarki yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Aceh sedikit banyaknya juga mempengaruhi praktek pembagian warisan. Menurut Destika Gilang Lestari, kondisi ini menjadikan akses hak penerimaan warisan bagi perempuan lemah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh lembaga International Development Law Organization (IDLO) tahun 2006 lalu, khusus di wilayah yang mengalami dampak tsunami, ditemukan banyak kasus bagaimana tokoh masyarakat bingung menentukan hukum yang tepat ketika dihadapkan dengan persoalan kewarisan. Ketika hukum adat lebih diutamakan daripada hukum Islam, posisi perempuan sebagai ahli waris menjadi sangat rentan untuk menjadi korban ketidakadilan. Contoh kasus, ibu dari seorang istri yang telah meninggal dunia tidak mendapatkan harta warisan dari almarhumah anaknya karena semua harta telah dikuasai oleh saudara laki-laki dari suami anaknya. Berpijak pada ketentuan hukum waris Islam, sudah sepatutnya ibu tersebut mendapatkan 1/3 jika almarhumah tidak meninggalkan anak atau dua saudara kandung atau lebih; dan jika almarhumah meninggalkan anak atau dua saudara kandung atau lebih, ibu mendapatkan 1/6 dari jumlah harta peninggalan anaknya. Akan tetapi praktek yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat tidak mengikuti ketentuan tersebut; justru pihak perempuan seperti anak perempuan, janda, ibu, dan cucu perempuan sering tidak diberikan harta sebagaimana yang seharusnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Pembagian harta warisan dalam sistem adat Aceh terlihat lebih mengutamakan peran laki-laki daripada perempuan. Figur saudara laki-laki dari pihak ayah lebih mendominasi dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh adiknya yang telah meninggal. Bahkan saudara dari pihak istri tidak dapat bertindak apapun dan hanya mengikuti kemauan saudara pihak laki-laki tersebut, walaupun tidak jarang perbuatan yang dilakukan memuncukan rasa tidak adil bagi saudara pihak perempuan

Kondisi yang serupa juga ditemukan oleh (PSAHW), Lemahnya posisi perempuan dalam bidang harta warisan dan hak atas tanah tidak terlepas dari belum adanya pemahaman hokum bahwa perempuan juga berhak mendapatkan bagian tersendiri dalam hal harta benda. Banyak perempuan yang tidak dilibatkan dalam kepemilikan harta; selalu saja nama suami atau saudara laki-laki yang mendominasi kepemilikan harta. Akibatnya posisi perempuan tidak kuat secara hukum. Koordinator Program PSAHW, Rida Wahyuni, mengatakan bahwa hampir 80 persen kaum perempuan yang ditemui di gampong-gampong di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, yang wilayahnya merupakan wilayah yang terkena dampak tsunami, tidak terlalu memahami posisi mereka dalam hokum kewarisan. Kalaupun ada perempuan yang memahami aturan kewarisan, mereka akan sangat kesulitan mendapatkan akses untuk mendapatkan hak mereka.

Dalam berbagai pertemuan dengan komunitas perempuan di gampong, sebut Rida, kebanyakan ahli waris perempuan mengakui tidak mau mempersoalkan harta yang telah diambil oleh saudara laki-lakinya karena rendahnya pengetahuan perempuan terhadap persoalan hukum dan prosedur pencarian keadilan kepada pihak terkait seperti ke Mahkamah Syar’iyah. Ketika pihak keluarga perempuan tidak mendapatkan harta, kebanyakan diantara mereka hanya memilih pasrah karena tidak berani dan tidak tahu bagaimana memperjuangkan haknya. Meskipun dalam hati mereka tahu bahwa mereka mempunyai hak terhadap harta tersebut, ketidakberdayaan telah membuat banyak ahli waris perempuan kehilangan hak-haknya.

Penyuluhan hukum terkait dengan peningkatan kesadaran hukum tentang kewarisan bagi kaum perempuan, secara konsisten juga telah dilakukan oleh IDLO guna memberikan pemahaman hokum terhadap perempuan. Penyuluhan ini dilakukan dengan media film dokumenter yang mengangkat kasus-kasus warisan setelah tsunami. Fasilitator IDLO sudah mendatangi lebih dari 170 desa yang ada di wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh untuk memberikan penguatan hak-hak hukum perempuan.

Menyikapi kondisi ini, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Daud Zamzami, mengakui bahwa pemahaman masyarakat akan kasus ini pun masih sangat terbatas. Daud Zamzami mengatakan bahwa masyarakat tidak terlalu memahami aturan-aturan yang ada, khususnya aturan di Kompilasi Hukum Islam. Selain itu masyarakat juga tidak terlalu memahami ajaranajaran yang ada dalam kitab fiqih. Masyarakat hanya akan bertanya kepada guru-guru mereka dalam hal ini ulama, jika mereka mendapatkan kesulitan.

Oleh karena itu, pemahaman hukum Islam yang benar melalui pembelajaran secara terus-menerus diharapkan akan membuka wawasan dan pemikiran seluruh masyarakat Aceh untuk melakukan semua perbuatan hukum atas dasar keadilan dan bukan pemaksaan. Hal Ini dapat diwujudkan antara lain dengan memberikan hak yang seharusnya diterima oleh orang lain, tanpa melihat dia perempuan atau dia miskin. Disinilah pentingnya peran ulama selaku guru dan juga Mahkamah Syar’iyah dalam upaya memberikan keadilan bagi masyarakat yang mengalami ketidakadilan dalam bidang hukum, terutama ketika haknya telah dirampas oleh orang lain.
















DAFTAR PUSTAKA
Moch. Koesnoe, Perbandingan antara Hukum Islam, Hukum Eropa dan Hukum Adat. Seminar Pembinaan Kurikulum Hukum Islam di Perguruan Tinggi, Badan Kerjasama PTIS, Kaliurang, 1980.
Biro Pusat Statistik, Penduduk Indonesia Menurut Propinsi, Seri L No. 3, Tabel 6. Cf. Tabel 9.
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Adat Bagi Umat Islam, Yogyakarta, Nur Cahaya, 1983. Cf. Sajuti Thalib, Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam), Jakarta, Bina Aksara, 1982.
Muhammad Sallam Madkur, Al-Magkhal lil Fiqh al-Islamy, Cairo, Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyah, 1960
M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1975.
Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Jakarta, Gunung Agung, 1984.
Masjfuk Zuhdi, Ijtihad dan Problematikanya dalam Memasuki Abad XV Hijriyah, Surabaya, Bina Ilmu, 1981.
___________, “Pelaksanaan Hukum Faraid di Indonesia”, Al-Mizan, No. 2 Tahun I, 1983.
Notosusanto, Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia, Yogyakarta, B.P. Gadjah Mada, 1963.
Bustanul Arifin, “Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia”, Al-Mizan, Nomor 3 Tahun I, 1983.
Muhammad Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta, Yayasan Risalah, 1984.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar